Indramayu, SinarSuryaNews.Com – berawal dari keprihatinan atas kinerja roda Pemerintah Daerah (PEMDA) Indramayu khususnya dalam hal pemberian izin usaha, sebagai salah satu sumber pendapatan dan income daerah, kemudian hal pemufakatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) juga pembiaran usaha yang tidak semestinya dinilai belum ideal dan maksimal ,Forum Peduli Indramayu (FPI) melakukan aksi demo di pendopo PEMDA Indramayu Jumat (02/09/2022).
Selain hal hal diatas seperti dikatakan KORLAP Aksi Demo Urip Triandi (ketua Wadya Warta Nusantara) FPI pun mempertanyakan tentang dinon jobkannya wakil Bupati Luky Hakim sejak awal menjabat “masyarakat mempertanyakan hal itu, Ada apa sebenarnya dan mengapa hal itu bisa terjadi ? Masalah yang satu ini bahkan telah dipertanyakan oleh Dewan pada saat Dewan melakukan hak interprelasi tahun ini”. tutur Urip, selain dia sebagai ketua WWN, ia juga penggiat jurnalis serta dosen di UNWIR Indramayu.
Disebutkan juga bahwa apabila apa yang para orator demo sampaikan masih tak digubris, tidak menutup kemungkinan akan ada demo yang lebih besar lagi, mengingat misalnya hal bangunan – bangunan liar baik yang lama maupun yang baru dibangun di kali Cimanuk desa Kenanga masih tidak ada tindakan padahal selain limbahnya mencemari air kali Cimanuk sebagai salah satu sumber air PERUMDA Tirta Darma Ayu (PDAM), juga jadi sumber penyempitan kali Cimanuk yang jadi salah satu sumber banjir “kita heran apakah pembiaran ini kelak dijadikan alasan proyek import air dari Kuningan yang sudah disebut sebut” tambah Urip.
Seperti yang pernah dilansir media ini sebelumnya, bahwa FPI didalamnya adalah gabungan sejumlah LSM dan ORMAS serta kaum intelektual pemerhati Indramayu, dalam aksi pertamanya, melakukan pemasangan spanduk spanduk kritis dilokasi – lokasi krisis baik lingkungan maupun krisis moral seperti moralitas aparat yang menciptakan pasar hitam solar di pelabuhan – pelabuhan ikan terutama pelabuhan Karangsong. Spanduk tentang BANGLI (Bangunan Liar) di bantaran bantaran kali baik pabrik maupun rumah hunian. Serta hal perijinan dan AMDAL termasuk AMDAL perluasan pabrik biji plastik POLITAMA PROFINDO sebagai industri hilir dari PERTAMINA.
Kegiatan pemasangan spanduk – spanduk tersebut, kemudian dijadikan kegiatan seremonial olah unsur terkait dan pemerintah Kecamatan masing masing. dikatakan seremonial karena apa yang dijanjikan tak urung ada realisasinya hingga spanduk spanduk tersebut sebagian ada yang merusak. Sehingga wajar saja modulasi kritis FPI ditingkatkan dengan demo dari semua unsur FPI yang dikhawatirkan kedepan akan melibatkan masyarakat yang merasa berkepentingan dan akan berbahaya bila yang dilibatkan unsur masyarakat bertemperamen tinggi seperti para nelayan, mengingat pembiaran niaga solar gelap yang merepotkan mereka para juragan nelayan yang imbasnya pada kegiatan nelayan juga.
Dianggap wajar pula kemudian FPI meminta Pemda untuk segera menutup usaha ritel dan yang lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan Perda, prioritaskan pembangunan di Indramayu sesuai dengan kebutuhan sangat mendesak di tengah masyarakat, Dan meminta untuk selalu melibatkan wakil Bupati dalam segala kegiatan di Pemerintahan Daerah.
“Kami sangat kecewa dengan Bupati Indramayu yang tidak ingin menemui kami selaku peserta aksi yang mewakili masyarakat”, kata Urip,
Belum sempat chaos, terdapat sejumlah pejabat yang merespon dengan mendatangi kordinator aksi yaitu kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Kedua pejabat tersebut meminta waktu kepada massa aksi agar bisa memberikan laporan kepada Bupati untuk dapat mengeksekusi.
Sebenarnya disisi inilah wakil bupati di butuhkan masyarakat ,bukan di non jobkan sebab diakui atau tidak saat PILKADA mayoritas kaum milenial dan emak emak memilih pasangan ini karena melihat dan tertarik oleh Luky Hakim yang mereka kenal bukan pada yang lain .(Han’s.Bdg).
