KBB, SinarSuryanews.com
Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat menggelar Demonstrasi menyampaikan pendapat dimuka umum serta membagikan pernyataan sikap secara terbuka di Depan Kantor Bupati Bandung Barat, pada Selasa (22/12/2020).
Lewat surat terbuka para aktivis pun menyampaikan pernyataan sikapnya terkait berbagai permasalahan yang diduga sudah mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi untuk Memperkaya diri sendiri/ golongan beserta keluarga Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Berbagai permasalahan yang kami sampaikan sebagai pernyataan sikap pada penyampaian aspirasi secara terbuka langsung, maka Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat meminta dengan tegas kepada seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses permasalahan yang telah kami suarakan. Kami juga akan sampaikan permasalahan ini secara tertulis dan mendorong setiap permasalahan yang kami suarakan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya,” ungkap Totor Gultom selaku Koordinator Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat dalam menyampaikan aspirasinya.
“kami akan memonitoring setiap proses hukum yang disampaikan, begitu juga proses hukum tentang pemeriksaan Dana Anggaran Covid-19, Dana KONI yang sedang berjalan sampai ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana,” tambahnya.
Totor Gultom juga menyampaikan dalam aksinya, “Akan memonitoring kasus Bupati KBB yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan perlu kami sampaikan, tidak ada yang kebal hukum di Republik Indonesia yang kita cintai ini,” imbuhnya.
Selama aksi tersebut berlangsung Totor Gultom dkk dengan lantang menyuarakan seluruh dugaan permasalahan yang ada diseputaran KBB seperti “mengusut tuntas permasalahan dana Koni, dana Covid-19 yang disalurkan oleh Dinas Sosial melalui pemenang tender, Proyek kukutan yang dikuasai keluarg dan kroni Bupati serta usut tuntas permasalahan Diane,” pungkasnya.
Untuk KBB yang lebih baik, Totor Gultom berharap, Aparat Penegak Hukum segera tangkap dan penjarakan para koruptor dilingkup Kabupaten Bandung Barat.
Ditempat berbeda, wartawan SinarSuryanews.com juga mengkonfirmasi Pimpinan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat Jachja Taruna Djaja, dia mengatakan.
“Dimana kita ketahui bersama bahwa Aa Umbara Sutisna diperiksa oleh KPK tetapi pihak dari Aa Umbara maupun orang-orang yang berada disekitarnya menganggap permasalahan itu sudah beres. Tidak ada lagi pemeriksaan, itu bohong besar,” tuturnya.
“Tidak akan mungkinlah seorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi itu bisa bebas begitu saja karena tidak ada yang kebal hukum di Negara Indonesia tercinta ini dan tidak ada yang namanya SP 3 dikepolisian atau dikejaksaan. Kok berani-beraninya dia begitu, berarti dia menantang KPK .”
Dan saya teringat peristiwa almarhum pak Abu Bakar, Lanjut Jachja Taruna Djaja,“ Ketika pertama kali didatangi KPK, terus diperiksa, lalu KPK pergi, Abu Bakar mengatakan hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, yang dianggap tidak ada apa-apa, tapi kenyataannya kan kembali lagi, hal ini akan terjadi, dalam artian kenapa orang yang terperiksa itu tidak bersikap tawadhu, mawas diri, bikin kondusif masyarakat, jangan diadu dombakan dengan menimbulkan polemik,” tandasnya.
Dia juga menambahkan,“ Apakah pantas seorang Bupati demikian? jangankan Bupati masyarakat kecil pun yang terperiksa oleh penyidik harus bersikap diam serta mengikuti semua proses, jangan menjual image seolah-olah dia bersih,” menutup perbincangan.
Selanjutnya, pihaknya kembali menggelar aksi Demo didepan kantor Bupati KBB serta menyampaikan pernyataan sikap dan membagikannya di jalan seputaran pintu tol padalarang pada Rabu 23 Desember 2020 kepada warga yang melintas..WN
