Indramayu, SinarSurya.News.Com –
Diakui atau tidak ,mayoritas masyarakat dunia Jasa Kontruksi (JAKON) di Kabupaten Indramayu kini dalam kondisi harap – harap cemas mengingat, mereka berkaca pada pelaksanaan anggaran 2020-2021, dimana hanya di Indramayu yang masih berani melakukan praktek memecah – mecah paket pekerjaan serupa dan berdekatan dibuat sistim pengadaan langsung (DASUNG) bahkan dijadikan paket ASPIRASI DEWAN. Trauma ini, sepertinya tahun ini akan jadi “KENYATAAN”.
Menurut pengamatan wartawan media ini, kegelisahan masyarakat JAKON itu sungguh beralasan sebab hingga kini RUP dinas dinas mayoritas belum ditayangkan, harusnya seluruh SKPD Januari – Pebruari sudah tayang semua, sementara POKIR dewan sudah lama bisa diakses umum bahkan sudah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Belum diketahui, apa dasar pemikiran pemerintah daerah memaksakan paket DASUNG dan ASPIRASI sebab sangat tidak masuk diakal sehat mengingat, selain pemborosan DASUNG beresiko berkwalitas rendah. Seharusnya pekerjaan sejenis dan berdekatan itu dijadikan 1 paket lelang, sehingga administrasinya tidak semrawut. dengan melakukan pemecahan paket jadi 3- 4 bahkan lebih paket DASUNG membutuhkan banyak tenaga verifikasi kelengkapan perusahaan, Disamping memerlukan tambahan cukup banyak tenaga pengawas pelaksanaan lapangan yang harus diadakan. sementara selama ini seorang pengawas bisa memegang lebih dari 10 paket dalam waktu bersamaan ,serta banyak hal hal lain yang kesemuanya menimbulkan tambahan anggaran.
Khusus pengawas lapangan ini, sepertinya PEMKAB Indramayu perlu melipatgandakan bahkan sedikitnya perlu penambahan minimal 20 kali dari jumlah pengawas yang ada kini.sebab 2020-2021 lalu, nyaris diratusan paket DASUNG dan paket lelang, tidak ada pengawas hariannya. Mereka diketahui ngantor dirumah masing masing, dan sore hari menandatangani daftar hadir pengawas yang diantarkan oleh para pelaksana atau suruhannya sambil menyerahkan uang makan “Siluman” , sehingga apa yang dilakukan dan yang terjadi dilapangan atas paket yang seharusnya dikontrol pengawas, tidak dipahaminya. Bahkan kerap pengawas tidak hafal dimana posisi pekerjaan yang harus diawasinya. Ini memang terdengar lucu dan yang paling urgen adalah rusaknya kwalitas pengadaan terutama jalan desa, saluran kali, TPT dan yang lainnya. sebab bukan rahasia umum lagi bahwa paket DASUNG di Indramayu, volumenya jarang diterapkan diatas 60% akibat banyaknya biaya dalam mendapatkan paket tersebut. Contoh soal paket 2020 – 2021 yang menerapkan volume 70% diketahui hanya I paket “saya tantang orang PUPR ,coba tunjukan pada saya paket mana yang anggarannya diterapkan 70 Prosen seperti yang saya kerjakan. Mereka mengakui tahun itu hanya pekerjaan saya yang terbagus.Dan saya akui saya terapkan hanya 70% artinya yang lain setau saya dibawah 60 % dari anggaran kontrak”. Tutur seorang pelaksana yang menyatakan siap dijadikan Justice collaborator bila penegak hukum membutuhkan kesaksian untuk itu.
Disebutkan pula olehnya,memang benar tahun ini pun akan sama bahkan lebih parah dari tahun tahun sebelumnya ” peraturan yang ada melarang satu mata anggaran dalam pelaksanaannya di pecah di potong – potong seperti “roti bakar”. Tapi tahun kemarin anggaran dipecah menjadi DASUNG dengan nama berbeda dalam satu ruas jalan yang sama, tahun ini strategi itu akan di pakai kembali, Kita lihat nanti”. Pungkasnya.
Faktanya dilapangan akibat kondisi saat ini seperti itu bagi pengusaha yang ingin mendapatkan paket pekerjaan harus membuat komitmen fee pun terpaksa dilakukan karena tak ada pilihan lain “ada dinas yang mengumpulkan biodata perusahaan dan kuasa direksinya, ini jelas permainan tidak sehat sedang berjalan padahal Kadisnya orang baru serta berasal dari luar Indramayu “. tutur seorang masyarakat JAKON lainnya yang mengaku tahun ini tahun keberuntungan untuknya karena sudah dipastikan mendapat beberapa paket DASUNG sebagai imbalan tutup mulut “ga usah lapor ke Jaksa percuma ga akan jalan”. sarannya, Mungkin yang bersangkutan tau adanya pengaduan ke Kejari Indramayu yang mandul, kemudian dimanfaatkan oleh oknum atasannya dari Bandung dan berakhir dengan “Cing Cay” apakah dibagi paket untuk dijual,atau 86 ala wartawan “kardus”.
keterangan lain menyebutkan bahwa awal tahun 2021 zoom meeting KPK dengan Bupati, DPRD dan pejabat daerah konon KPK sempat mengingatkan bahwa sudah ada laporan Pokok Pikiran (POKIR) yang sangat tebal dan lengkap, Indramayu termasuk kategori bandel sebab telah diingatkan sejak 2020 masih membuat POKIR dengan nilai luar biasa. KPK belum melakukan tindakan sebab masih bersifat pencegahan (preventif) terkait saat itu adanya anggaran Rp.90 milyar dipecah jadi proyek DASUNG.
Ditulis oleh seorang kontraktor bahwa akhir tahun 2021 diruangan SEKDA Indramayu, KPK pernah berkumpul dengan pejabat pejabat terkait untuk memberitahukan bagaimana KPK menganalisa Indramayu yang terindikasi koropsi yaitu melihat RUP di sirup, ketika paket DASUNG dengan angka seragam Rp.200.000.000,- dalam wilayah yang berdekatan.
Artinya, bila 2022 ini hal tersebut benar benar terulang lagi, maka setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan bulan Juni nanti, siap siap semua pihak yang terlibat paket 2021 jadi “Wadal KPK”, dan itu sudah pasti sebab sampai naskah ini dibuat, tidak sedikit paket paket bermasalah, dan telah diperiksa BPK pelaksananya belum mengembalikan kerugian kepada Negara, atas apa yang di korup baik oleh para pelaksana nakal maupun korupsi yang dilakukan oleh dinas dinas, baik korupsi jabatan dengan berbagai punglinya, maupun atas jual beli paket sisa “Sampling” pihak pihak “TERTENTU”, kecuali penerima paket dari penerima “JATAH PENGAMANAN” yang biasanya lolos sensor. Siapa penerima jatah itu dan kepada siapa dijual dan dikerjakan oleh siapa, kita lihat hasil penelusurannya saat pelaksanaannya nanti.
Sementara diluar ini semua, Sinar Surya sempat mengirim surat konfirmasi tertulis ditujukan kepada Kadis PUPR Indramayu untuk 3 pekerjaan jalan yang sangat buruk, akan tetapi hampir sebulan ini, tidak ada jawaban.
(SoehermanBdg)
