Kab. Indramayu, SinarSuryaNews.Com,- Tanggapan atas munculnya tulisan Bung Iwan Hendrawan mantan ketua DPRD 1998/2004 mengenai DEMOKRASI DAN INTERPELASI.
Hal itu ternyata bak gayung bersambut bagi kalangan cerdas, ideologis dan demokratis. Tulisan itu menggugah semangat untuk kembali bangkit membangun Indramayu yang dicitata-citakan. Yakni sebuah tatanan Masyarakat yang terlepas dari belenggu hegemoni kekuasaan sesuai dengan tema Kampanye “Kami butuh pemimpin, bukan butuh Penguasa“.
Tema itu hampir hilang dalam ingatan, dan tulisan mantan Ketua DPC PDIP itu mengagetkan dan mengingatkan kembali tema kampanye pasangan Nina – Luky setelah lebih dari satu tahun sejak terpilih, masyarakat “terbenging bengong” melihat atsmospir politik yang menyesakan dada dan semakin tidak memiliki arah.
Partai politik pemenang dibuat tidak berkutik untuk mewujudkan mainstream ideologinya ketika Bupati yang diusungnya ” berprinsip sendiri “, dan tentunya dengan kondisi yang seperti itu sangat merugikan partai karena harapan sebagai partai pelopor menjadi sirna.
Sebaliknya kalangan pragmatis dan profiteur, wacana Demokrasi dan Interpelasi merupakan proyek non bugeter yang menggiurkan karena bisa dijadikan pintu masuk menuju pendopo yang selama ini tutup rapat karena dibentengi kelompok kepentingan dari luar Indramayu.
Berikut tanggapan beragam ini di rangkum dari berbagai kalangan menyoal hak
Interpelasi yang merupakan instrument demokrasi dan ini sangat penting sebagai alat control terhadap para pemimpin siapapun. Selain alat control juga pasal berkaitan dengan ini harus menjadi budaya agar para pemimpin tidak bersikap sekehendak hatinya. Ini merupakan evaluasi bagi siapapun yang memimpin. Demikian disampaikan Aktivis Lingkungan Hidup Bung Nurcara.
Hal senanda tidak jauh berbeda disampaikan Bung Riyanto Ketua GMNI Kabupaten Indramayu menurutnya, interpelasi merupakan hal yang penting dalam demokrasi dan tidak diartikan secara negatif, Interpelasi bukan alat untuk menjatuhkan, tapi sangat penting dalam rangka mengendalikan para pemimpin agar selalu berada pada jalan yang benar ( on the track ).
Lebih tegas Ketua DPC GMNI Kabupaten Indramayu ini menyampaikan bahwa Interpelasi harus terbiasa dilakukan sehingga siapapun menanggapinya secara wajar dalam alam demokrasi. Pasal interpelasi ( meminta keterangan ) dari eksekutif oleh anggota legislatif atas tindakan politiknya menjadi penting agar setiap tindakan pimpinan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Bupati Indramayu sudah dua kali dalam tahun pertama bersikap permisif terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan, yang pertama berkaitan dengan pembiaran terbentuknya Ketua KONI yang berbuntut Class Action dan yang kedua terkait dengan pengangkatan Direktur PDAM. Hal ini sangat berbahaya kalau dibiarkan dan oleh karenannya harus dimintakan pertanggunga jawaban. DPRD harus segera memanggil Bupati untuk dimintakan keterangan atas tindakannya tersebut. Demikian Asep setiawan. SH menimpali.
Lebih lanjut Asep setiawan. SH mantan aktivis 2000 an yang kini menjadi Advokat juga sangat menyesalkan atas langkah-langkah Bupati yang bertentangan dengan janjinya pada saat kampanye tersebut. Hal ini diluar eksfektasi karena apalah artinya kalau tembok pendopo diratakan sementara keangkuhan kekuasaan masih terus dilanjutkan. Jangankan untuk bertemu dengan yang bersangkutan, surat masyarakat yang mestinya mendapatkan perhatianpun sama sekali tidak direspon. Keangkuhan ini justru melebihi apa yang dilakukan rezim sebelumnya yang masih mempergunakan fatsun politik dalam pergaulan kehidupan masyarakat.
Menanggapi opini Interpelasi tidak jauh berbeda, ketua Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Indramayu juga menyampaikan pendapat bahwa ; dalam kehidupan politik dan apalagi kehidupan berbangsa bernegara adalah hal yang wajar setiap pejabat mengikuti standar demokrasi, antara lain interpelasi, Lebih tegas Bung Wartono juga menyampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Indramayu harus sudah terbiasa dan berani menyampaikan hal-hal yang sangat prinsifil, terutama terkait penggunaan hak-haknya ketika menemukan defiasi konstitusi.
Dalam pandangannya pengurus KNPI ini juga menyebutkan bahwa Bupati tidak bisa berbuat sekehendaknya dalam membuat keputusan, terutama keputusan yang strategis dan menyangkut kehidupan masyarakat luas, Lain halnya dengan salah seorang mantan anggota DPRD Indramayu dari F.PKS yang enggan disebut namanya. Menanggapi carut marutnya kondisi PENDOPO selain tidak kondusifnya Bupati dengan Wakilnya yang nyaris di non jobkan ,serta mayoritas dinas instansi hanya ada Kadis dan Kosong di jabatan bawahnya menyebutkan. Sebaiknya PASCA PILKADA Bupati terpilih tidak perlu lagi mencurigai ASN sebagai “Orangnya siap” sebab mereka akan patuh pada penguasa yang terpilih sebagai loyalitas bawahan pada atasan. Mengkotak kotakan bahkan membersihkan semua yang pada saat PILKADA tidak mendukungnya. Adalah sebuah kekeliruan. “Sudah waktunya mereka dikumpulkan dan ditampung semua masukannya.toh pada Ahirnya putusan kebijakan apapun ada pada Bupati”. tuturnya.
Dari dunia pendidikan ,Ketua SeGI (Serikat Guru Indonesia) Indramayu Muhammad Iyus Kuswandi S.Pd menyoal tentang perlunya menghapuskan politisasi kedalam dunia pendidikan, Sebab selama itu ada Dunia pendidikan akan semakin suram dan penuh KORUPSI.lihat saja yang saya ekspose tentang iuran paksa perhari 2 sampai Rp.5000,- di SMPN I Lohbener dari siswa/i, Itukan tidak pantas apalagi dimasa PANDEMI seperti sekarang dimana anggaran pusat nyaris tidak tergunakan dan atas tulisan di medsos itu, saya benar dipanggil Kadisdik secara membingungkan. Masalahnya Negara melindungi keterbukaan informasi publik bukan sebaliknya”. tandas Iyus yang mengaku untuk sementara enggan MEMPIDANA kan pemanggilan Kadisdik Indramayu itu.
Sepertinya, Bupati Indramayu Nina Agustina yang kini terkenal sulit ditemui siapapun itu termasuk oleh bawahannya, segera menyadari bahwa PENDOPO milik rakyat dan digunakan untuk kepentingan Daerah. Nama besar ayahandanya tentunya perlu dijunjung tinggi dan dibanggakan sebagaimana masyarakat Indramayu membanggakannya sebagai putra daerah yang mumpuni di kancah Nasional dan Internasional. (SuhermanBdg).
