Program MBG Bandung Barat Diduga Picu Keracunan Massal: Benarkah Lalai dalam Pengawasan ?

Bandung Barat, Sinarsuryanews.com – Program Makanan Bergizi (MBG) yang digadang-gadang pemerintah untuk meningkatkan kesehatan peserta didik justru kembali menuai sorotan tajam. Puluhan siswa dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), MTs Darul Fiqri, dan SD Negeri Cipari Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG pada Selasa (22/9/2025).

Kesiswaan SMK Pembangunan, Zizah, menjadi salah satu saksi awal kejadian. “MBG itu dibagikan sekitar pukul 09.30 WIB lalu dimakan siswa sekitar jam 10.00 WIB. Nah, jam 11.00 WIB ada siswa yang mendatangi saya minta izin karena mengeluh mual, pusing, dan lemas,” ungkapnya. Setelah dicek, ternyata gejala serupa dialami banyak siswa lain.

Data resmi dari Puskesmas Cipongkor hingga pukul 17.34 WIB mencatat:
72 siswa menjadi pasien di Puskesmas Cipongkor
24 siswa dirawat di RSUD Cililin dengan kondisi lebih serius
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana letak pengawasan pemerintah dan pihak pelaksana program MBG?

Lemahnya Kontrol Distribusi?
MBG semestinya melewati proses ketat mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan distribusi kerap dilakukan tanpa memastikan standar keamanan pangan, baik dari sisi kemasan, suhu penyimpanan, hingga masa kedaluwarsa.

Tanggung Jawab Siapa?
Pihak sekolah hanya sebagai penerima dan pembagi MBG, sementara pengawasan penuh seharusnya berada di tangan pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Ironisnya, dugaan kelalaian pengawasan ini justru berujung pada ancaman keselamatan puluhan anak sekolah.

Sorotan Publik
Program MBG yang menelan anggaran besar dari APBN/APBD seharusnya membawa manfaat nyata bagi kesehatan siswa. Tetapi kejadian di Cipongkor memperlihatkan potensi buruknya manajemen dan lemahnya kontrol kualitas. Jika benar terbukti adanya kelalaian, ini bisa menjadi tamparan keras bagi Pemkab Bandung Barat maupun instansi terkait yang kerap mengklaim program ini berjalan sukses.

Kini publik menuntut transparansi penuh. Apakah pemerintah berani membuka data pemasok, mekanisme distribusi, hingga hasil uji laboratorium MBG yang diduga menjadi pemicu keracunan massal ini ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *