SUBANG, Sinarsuryanews .com – Pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk mempercepat proses pembangunan di desa. Apalagi di tahun pandemi anggaran dana desa ada sekitar 20 % untuk program ketahanan pangan yang salah satunya untuk pengadaan bibit tanaman dan bibit ikan maupun ternak, selain itu jalan usaha tani pun harus di perbaiki guna mempermudah pengangkutan hasil pertanian .
Tetapi sangat di sayangkan program pemerintah ini diduga banyak yang di selewengkan oknum oknum kades, salah satunya Kades di kecamatan Pagaden barat kabupaten Subang di duga telah mengemplang anggaran tersebut .
Dari hasil investigasi dan informasi warga di lapangan, bahwa pelaksanaan perkerasan jalan usaha tani di blok cicondong kampung cipanaya desa PANGSOR panjang 125 m, di duga di laksanakan asal jadi tidak mengacu kepada spesifikasi tehnik dan RAB, karena bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan fatal.
Menurut informasi dari masyarakat, pengerjaan pengerasan jalan usaha tani ini hanya menghabiskan 2 dam trcuk saja yang kira kira hanya 4 jutaan, kitu sudah harga lebih di tambah ongkos kerja 1 jutaan untuk 10 orang kuli satu hari jadi 5 jutaan.
Sementara di papan anggaran tercantum 25 juta kemana lebih nya anggaran tersebut , padahal kalau di rabat beton kondisi nya lebih baik lagi. Selain itu ada anggaran 20 juta untuk anggaran usaha tani tapi tidak di jelaskan kemana di terapkan. patut di pertanyakan kemana larinya padahal sudah masuk anggaran dana desa program ketahanan pangan tahun 2022.
Kades PANGSOR Nunung thoyibah saat di temui di ruang kerja nya selalu tidak ada di tempat termasuk sekdes nya yang baru, karena yang lama sudah mengundurkan diri.
Sementara ketua Forum masyarakat anti korupsi kabupaten Subang H Wijaya ketika di temui di ruang kerja nya mengatakan anggaran dana desa ini sudah rutin masuk kas desa setiap tahun nya pos pos nya sudah di tentukan oleh pemerintah untuk program stunting pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak anak balita selain itu pemberian bantuan sosial bagi warga yang tidak kebagian bansos PKH bansos Kemensos dan lain nya mereka yang tidak tercover layak menerima bansos dana desa yang nilainya 300 ribu rupiah / bulan, selain itu ada dana ketahanan pangan yang nilainya 20% dari total dana desa. selain itu ada anggaran ppkm yang di duga banyak tidak di alokasikan fiktip.
Kalau melihat kondisi progres dana desa di desa PANGSOR saya turut prihatin kenapa bisa seperti ini padahal katanya pengawasan nya Sangat ketat, dari kecamatan, inspektorat daerah tapi masih aja di temukan pelanggaran. Saya menduga ini ada yang ga beres mark,up anggaran ada saja, Saya minta aparat hukum harus tegas mengusut secara tuntas kalau memang ada penerapan anggaran yang di selewengkan . Ungkap nya.
Handi /zuherman
