CIMAHI – Pencemaran lingkungan yang dilakukan secara masif oleh pelaku industri kembali terjadi di Kota Cimahi. Pelaku industri diduga berani membuang limbah kotornya ke media sungai, diduga kuat karena lemahnya pengawasan dan sanksi tegas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sehingga tidak memberikan efek jera.
Pencemaran tersebut terjadi pada Selasa, 10 November 2026 sekitar pukul 10.30 WIB, di seputaran anak sungai kawasan Jl. Industri, Cimahi Selatan.
Berdasarkan informasi dari narasumber media ini, limbah yang mengalir di anak sungai tersebut diduga berasal dari pembuangan PT Sinar Pangjaya Mulia, yang beralamat di Jl. Mahar Martanegara No.175B, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Pencemaran sungai tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat dan tim patroli sungai kepada DLH Kota Cimahi.
Pada Kamis, 12 November 2026, Tim Penegakan Hukum (Gakkum) bersama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Kota Cimahi turun melakukan sidak ke PT Sinar Pangjaya Mulia.
Namun, akses informasi dalam sidak tersebut sangat minim dan tertutup. Ada apa? Kenapa harus sidak diam-diam dan mengapa informasinya sangat tertutup?
Pihak PT: Sedang Diperiksa DLH
Yudi, pihak dari PT Sinar Pangjaya Mulia, ketika dikonfirmasi terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabriknya, menjelaskan bahwa pihaknya sedang diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DLH Kota Cimahi.
Ketika media ini meminta untuk bertemu dan konfirmasi langsung, Yudi mengatakan harus meminta izin dulu dari pimpinannya.
Sementara itu, pihak pengawas lingkungan pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan penanganan yang sedang berjalan di lapangan.
Kepala Bidang Gakkum DLH Cimahi Rezza R Harahap mengatakan, penyelidikan menyeluruh telah dilakukan, namun pihak instansi masih menunggu kepastian hasil uji laboratorium untuk menghindari kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan hukum.
“Kami dan staf sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait pelanggaran PT Pangjaya, namun sisanya menunggu hasil laboratorium lingkungan, agar tidak asal memberikan keterangan, soalnya kami punya kode etik selaku ASN,” ujar Rezza ketika ditemui Kantor Lab Lingkungan, Jumat (13/11/2026).
KAJIAN LENGKAP UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR
1. UU No. 32 Tahun 2009 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang PPLH – UU UTAMA
SANKSI ADMINISTRATIF – Pasal 76 – 83: Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, Pembekuan Izin, Pencabutan Izin.
SANKSI PIDANA – Pasal 98 – 115:
Pasal 98 – SENGAJA mencemari: Penjara 3 – 10 tahun, denda Rp3 Miliar – Rp10 Miliar.
Pasal 99 – LALAI mencemari: Penjara 1 – 3 tahun, denda Rp1 Miliar – Rp3 Miliar.
Pasal 100 – Melanggar Baku Mutu Air Limbah: Penjara paling lama 3 tahun, denda paling banyak Rp3 Miliar.
Pasal 109 – Usaha TANPA Persetujuan Lingkungan: Penjara 1 – 3 tahun, denda Rp1 Miliar – Rp3 Miliar.
Pasal 116 – Dilakukan PT: Pidana kepada badan usaha DAN/ATAU orang yang memberi perintah.
SANKSI PERDATA – Pasal 87 – 92:
Pasal 87 ayat (1): Wajib bayar ganti rugi dan pemulihan lingkungan.
Pasal 88: Strict Liability untuk limbah B3, tidak perlu buktikan kesalahan.
Pasal 91-92: Masyarakat bisa gugat class action.
2. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pasal 24: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan pencemaran air.
Pasal 25: Pengelola sumber air wajib mencegah pencemaran.
– Sungai adalah sumber daya air yang dilindungi negara, bukan tempat pembuangan limbah.
3. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 12: Setiap orang dilarang membuang sampah / limbah ke media lingkungan yang tidak sesuai peruntukannya.
Pasal 40: Pelanggaran dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp100 Juta, dan jika mengakibatkan kematian, penjara paling lama 15 tahun.
4. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru – Berlaku 2026
Pasal 302: Setiap orang yang mencemari lingkungan hidup, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Pasal 303: Jika mengakibatkan orang luka berat / mati, penjara paling lama 12 tahun.
5. PP No. 22 Tahun 2021 + Permen LHK No. 5 Tahun 2021
Mengatur kewajiban setiap industri wajib memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah dan Surat Kelayakan Operasional (SLO), serta wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah. Jika membuang tanpa Pertek, itu pelanggaran administrasi berat dan bisa langsung dibekukan.
6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 2 ayat (1): Setiap Informasi Publik bersifat terbuka.
Pasal 7 & Pasal 9: DLH wajib membuka hasil pengawasan dan hasil uji lab ke publik. Menutup hasil sidak diduga melanggar UU KIP.
7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia + UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran sungai adalah pelanggaran hak asasi warga atas lingkungan yang sehat.
WARGA DESAK DLH BERTINDAK TRANSPARAN
Semata-mata, mengingat dampak kerusakan ekosistem air sungai secara nyata yang dirasakan oleh warga sekitar.
Air sungai yang tercemar tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu aktivitas warga yang menggantungkan hidupnya pada aliran sungai tersebut.
Masyarakat Kota Cimahi kini mendesak ketegasan nyata dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membuka hasil investigasi secara transparan dan menjatuhkan sanksi tegas sesuai perundang-undangan jika terbukti bersalah.
Penegakan hukum yang transparan menjadi kunci utama agar insiden perusakan lingkungan serupa tidak terus berulang di kemudian hari.
Jika DLH hanya sidak diam-diam tanpa sanksi terbuka, maka pencemaran akan terus berulang. Publik menuntut hasil uji laboratorium air limbah dibuka ke publik, dan jika terbukti melampaui baku mutu, PT Sinar Pangjaya Mulia harus ditindak sesuai UU No. 32 Tahun 2009 jo UU No. 6 Tahun 2023, bukan sekadar ditegur.
Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Sinar Pangjaya Mulia.
Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)
