NGAMPRAH, BANDUNG BARAT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Miftah Sofwan, menegaskan urgensi penataan wilayah perkotaan melalui peningkatan status desa menjadi kelurahan. Hal itu disampaikannya saat meluncurkan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 di Jalan Rubi Raya Blok R4 Nomor 6, Rabu 24/6/2026.
Dalam forum tersebut, Asep Miftah menilai Desa Tanimulya, Desa Cilame, dan Desa Padalarang sudah memenuhi kriteria untuk naik status jadi kelurahan. Karakteristik wilayah dan perkembangan masyarakatnya dinilai sudah mengarah ke kawasan perkotaan.
“Ngamprah adalah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Sudah saatnya wilayah ibu kota memiliki beberapa kelurahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, cepat, dan modern,” ujar Asep Miftah.
*Dorongan Pemekaran Desa*
Selain perubahan status, politisi tersebut juga mendorong pemekaran wilayah desa. Ia menilai jumlah penduduk di sejumlah desa saat ini sudah sangat besar sehingga pelayanan publik jadi kurang maksimal.
“Ketika jumlah penduduk terus bertambah, pemerintah desa akan kesulitan memberikan pelayanan secara optimal. Karena itu, pemekaran wilayah menjadi kebutuhan agar pelayanan lebih efektif dan pembangunan lebih merata,” jelasnya.
Asep menambahkan, pembahasan perubahan status desa ke kelurahan dan pemekaran wilayah sudah masuk agenda prioritas Komisi I DPRD KBB. Rencananya akan segera dibahas resmi bersama pemerintah daerah.
*Dasar Hukum Kuat*
Secara regulasi, rencana ini mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kedua aturan itu mengatur penataan wilayah serta perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
“Perubahan status menjadi kelurahan bukan sekadar pergantian nama administrasi, tetapi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan profesional bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui P3D 2026 ini, Asep Miftah berharap penataan wilayah di KBB segera terealisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di kawasan ibu kota.
Reporter: Januar S
