Pabrik Roti Coy Terbukti Bandel, Limbah Produksinya Masih Masuk Selokan, Dansektor 3 Ultimatum, Pemda Kab. Bandung Diduga Tutup Mata

KAB. BANDUNG — Pabrik Roti Coy PT. Sunlight Food Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri De Prima Terra Blok F1, Tegalluar, Bojongsoang, kena sidak Satgas Citarum Harum Sektor 3 bersama jajaran dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pabrik roti coy ini kategori paling bandel, kerap buang limbah produksinya dan lebih dari dua kali kena teguran keras, pada Sabtu (21/11/2026).

Limbah produksi yang masuk ke selokan itu bukan kali pertamanya. Pabrik roti coy terbilang bandel, meski memiliki bak IPAL hanya sebuah kamuflase saja. Pasalnya bak IPAL dibuat hanya sebatas untuk penampungan sementara limbah cair hasil produksinya tanpa diolah secara baik dan benar dengan cara kimia, fisika atau biologi.

Dansektor 3 Kol Inf Yunardi bersama DLH melihat langsung ke selokan depan pabriknya. Melihat seperti itu, ada limbah masuk ke media selokan yang pasti akan mengalir ke sungai, tampak wajah Dansektor berubah. Meski bak IPAL-nya ada, faktanya limbah masuk ke selokan tanpa diolah terlebih dahulu.

Baca juga;

DANSEKTOR MURKA: “MANA PENANGGUNG JAWABNYA!”

Dansektor meminta pihak pabrik Coy untuk menjelaskan persoalan ini.

“Mana penanggung jawabnya, orang IPAL-nya mana, coba ke sini saya mau bicara, kenapa ini bisa seperti ini, wah ini gak bener pabrik kok limbahnya masuk ke selokan, coba anggota cek dan periksa lagi,” tegas Yunardi.

“Ibu ini paham gak, kok ditanya gak tau gak tau aja, saya ini dateng ingin tau dan pastikan pabrik ini gak boleh limbahnya masuk sungai dan gak boleh sembarangan juga buangnya. Coba ibu bagian apa sebenarnya. Persoalan ini harus jelas bu, nanti jika bisa orang IPAL-nya jelaskan,” ucap Dansektor.

DLH: “INI LIMBAH PRODUKSI, BUKAN LIMBAH CUCIAN DAPUR!”

Sirojul selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup juga meminta penjelasan, soal limbah yang ada di selokan itu identik dengan yang ada di bak IPAL.

“Kok bisa kaya gini bu, coba mana yang urus IPAL-nya, jangan bilang itu limbah cucian dari dapur atau kamar mandi, harus dicek jangan sampai keluar selokan,” ungkapnya.

Dansektor juga minta penjelasan pihak Roti Coy Ibu Grace, kenapa ini bisa produksi, kan status legalnya pergudangan ini artinya bukan pabrik, karena produksi dan menghasilkan limbah basah yang berdampak pada lingkungan jika tidak diolah dengan baik.

“Kenapa ini bisa produksi, kan status legalnya pergudangan, ini artinya pabrik, karena produksi dan menghasilkan limbah basah yang berdampak pada lingkungan jika tidak diolah dengan baik,” tanyanya.

JAWABAN GRACE: “SAYA BAGIAN UMUM, GAK PAHAM”

Grace menjelaskan:

“Yah saya taunya seperti ini pabrik roti, karena saya masuk juga sudah pabrik, gak tau jika gudang atau apa, dan setau saya limbah hasil produksi masuk ke bak IPAL yang ada disana, kalau penuh disedot mobil tanki, gak tau buang dimana, tadi pagi saya liat aman, gak tau kalau limbah itu, IPAL ada mungkin itu dari yang lain, soalnya saya bagian umum gak paham,” jawab Grace.

Setelah fakta melihat langsung selokan depan pabrik Coy limbahnya identik sama hasil produksi, Grace menatap dan terdiam.

ULTIMATUM DANSEKTOR 3

Ultimatum Dansektor kembali ditegaskan, ia meminta penjelasan hal ini kapan secepatnya, dan meminta Dansubnya Hajirun untuk memantau dan mengawasi.

FAKTA PALING KRUSIAL: IZIN DE PRIMA TERRA ADALAH PERGUDANGAN, BUKAN INDUSTRI!

Berdasarkan izin dan peruntukan kawasan yang ada, “Kawasan De Prima Terra itu izinnya adalah PERGUDANGAN, bukan Kawasan Industri.

Artinya:

– TIDAK BOLEH ada pabrik penghasil limbah, APALAGI pabrik yang menghasilkan limbah B3 dan limbah kimia cair.

Pengelola kawasan sendiri, Hendro, sudah mengakui dalam sidak sebelumnya bahwa di kawasannya tidak boleh ada polutan limbah B3 dan limbah basah, karena statusnya jelas pergudangan.

Faktanya di lapangan, bukan hanya PT Sunlight Food Indonesia (Roti Coy) saja. Ada PT Multi Adira Plasindo (MAP) yang menggiling kabel bekas, ada PT Bio Star yang melangsir kimia cair, ada PT Bio Cipta pabrik sabun, ada pabrik Washing Tesco, dan pabrik-pabrik lainnya yang semuanya berproduksi dan menghasilkan limbah basah.

Ini artinya, semua pabrik yang ada di De Prima Terra sudah MENYALAHI ATURAN dan MENYALAHGUNAKAN peruntukan kawasan.

Pabrik berdiri di atas lahan yang izinnya gudang, tapi kegiatannya adalah produksi. Ini bukan sekadar pelanggaran lingkungan, ini pelanggaran tata ruang dan perizinan dari hulu.

PEMDA KAB. BANDUNG DIDUGA TIDAK TEGAS, TUTUP MATA DAN TIDAK ADA PENINDAKAN!

Yang lebih ironis, “ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam hal menindak pelanggaran ini TIDAK ADA”.

Satgas Citarum Harum dari jilid 1 sampai jilid 3 dan sekarang dibawah wilayah Sektor 3 sudah berkali-kali sidak, sudah berkali-kali tegur, sudah berkali-kali ultimatum. Tapi, pengelola De Prima Terra serta pabrik-pabrik didalam masih tetap beroperasi, masih tetap berproduksi, masih tetap buang limbah ke selokan.

Pertanyaannya:

– Kemana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bandung? Kenapa pabrik yang izin lahannya pergudangan bisa mendapatkan izin berusaha industri dan bisa beroperasi bertahun-tahun?

– Kemana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) / Dinas Cipta Karya Kab. Bandung? Kenapa alih fungsi dari pergudangan menjadi industri ini dibiarkan?

– Kemana Satpol PP Kab. Bandung? Kenapa tidak ada penyegelan terhadap pabrik yang jelas-jelas melanggar peruntukan kawasan?

– Kemana DLH Kab. Bandung? Kenapa hanya mengambil sampel, dan hanya turun ketika ada masalah saja, tapi tidak ada sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan?

-Kemana Bupati Bandung

Jika Bupati dan Pemda Kab. Bandung tegas, cukup dengan satu surat pencabutan izin dan penyegelan, semua pabrik pelanggar tata ruang di De Prima Terra ini bisa ditutup dalam satu hari.

Tapi faktanya, yang turun dan yang marah-marah hanya Dansektor 3 dan jajaran Satgas Citarum. Pemda sebagai pemilik kewenangan perizinan justru terkesan diam dan tutup mata.

Baca juga ;

“Ini bukan lagi soal Roti Coy bandel, ini soal Pemda Kab. Bandung yang diduga membiarkan pelanggaran tata ruang dan pencemaran lingkungan terjadi di depan mata selama bertahun-tahun”.

KAJIAN HUKUM: PELANGGARAN BERLAPIS

Jika terbukti IPAL hanya sebagai penampungan tanpa pengolahan, dan limbah dibuang ke selokan yang mengalir ke Sungai Citarum, ditambah pelanggaran peruntukan kawasan, maka pelanggarannya berlapis:

1. UU No. 32 Tahun 2009 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang PPLH

– Pasal 100: Melanggar Baku Mutu Air Limbah – Penjara paling lama 3 Tahun, Denda Rp 3 Miliar.

– Pasal 104: Membuang Limbah ke Media Lingkungan Tanpa Izin – Penjara paling lama 3 Tahun, Denda Rp 3 Miliar.

– Pasal 98: Jika SENGAJA mencemari – Penjara 3 – 10 Tahun, Denda Rp 3 Miliar – Rp 10 Miliar.

2. UU No. 26 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang

– Pasal 69: Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang / RTRW, dipidana penjara paling lama 3 Tahun dan denda paling banyak Rp 500 Juta.

– Pasal 70: Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pidananya ditambah.

3. UU No. 11 Tahun 2020 jo PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha yang sesuai dengan KBLI dan kesesuaian tata ruang (KKPR). Jika KBLI-nya industri tapi KKPR-nya pergudangan, maka izinnya tidak sah dan wajib dicabut.

4. PP No. 22 Tahun 2021

Setiap industri wajib memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah dan wajib mengolah limbah secara fisika, kimia, dan biologi sebelum dibuang. IPAL yang hanya jadi bak penampungan jelas melanggar.

Redaksi masih menunggu hasil uji laboratorium sampel limbah selokan depan PT Sunlight Food Indonesia, penjelasan resmi dari manajemen pabrik, dan jawaban resmi dari Pemda Kab. Bandung terkait dugaan pembiaran pelanggaran tata ruang di Kawasan De Prima Terra.

Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *