BANDUNG, SinarSuryaNews.Com – Rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jabar diduga bermasalah. Sejumlah pihak mengendus adanya praktik ‘jual beli jabatan’ dengan adanya uang pelicin yang diduga disetorkan oknum pejabat kepada pihak orang dekat Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Salah satunya disampaikan pegiat anti korupsi Jawa Barat, Agus Satria. Kepada sinar Surya dia mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dari sejumlah pejabat tinggi Pemprov Jabar tentang dugaan praktik jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Jabar tersebut.
Bahkan, kata Agus, berdasarkan informasi yang diperolehnya, uang setoran yang diberikan oknum pejabat kepada oknum pejabat BKD Jabar dan tim akselerasi pembangunan (TAP), badan bentukan Ridwan Kamil, jumlahnya cukup fantastis.
Tak tanggung-tanggung, jumlah pelicin atau gratifikasi yang digelontorkan nilainya mencapai ratusan juta per pejabat. Uang setoran tersebut, kata dia, diberikan guna memuluskan langkah mereka untuk menempati posisi jabatan tertentu.
Sebagai informasi, TAP adalah lembaga khusus di Pemprov Jabar yang dibentuk Gubernur Ridwan Kamil. Tim TAP ini berisi sejumlah mantan tim sukses hingga anggota keluarga Ridwan Kamil.
“Dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi di Pemprov Jabar ini sudah kami laporkan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jabar. Praktik ini diduga melibatkan oknum pejabat, pejabat BKD Jabar dan oknum di tim TAP berinisial A,” ungkap Agus kepada wartawan, di Bandung, Jumat (3/2/2023).
Agus yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Jawa Barat mengaku tak asal bicara. Ia mengaku mendapat sejumlah laporan dari para pejabat yang mengaku diminta setoran oleh oknum TAP tersebut.
Selain itu menurutnya, banyak ASN Pemprov Jabar yang merasa terdzolimi dengan adanya praktik jual beli jabatan di Pemprov Jabar tersebut.
“Bahkan belasan ASN yang merasa terdzolimi tersebut sudah melayangkan surat aduan kepada Presiden RI, ke Menpan RB, KASN hingga ke aparat penegak hukum guna melaporkan praktik jual beli jabatan di Pemprov Jabar tersebut. Insya Allah kami akan kawal kasus ini,” beber Agus Satria.
Meski senyap dan dilakukan sembunyi-sembunyi di bawah meja, aroma “jual beli jabatan” yang diduga dilakukan oknum TAP tersebut, kata dia, tercium oleh banyak pihak. Ia mengaku gerah mendengar kabar tak sedap tersebut.
“Memang sejak lama saya mendengar kabar terkait setor menyetor uang atau jual beli jabatan dalam rangka rotasi dan mutasi pejabat Pemprov Jabar ini. Terus terang, isu jual beli jabatan yang berkembang hari-hari ini sangat mengganggu saya,” kata Agus.
Agus mengaku tak ingin momentum rotasi mutasi di lingkungan Pemprov Jabar ini dikotori oleh hal-hal negatif dan melanggar aturan seperti isu suap menyuap dan jual beli jabatan. Meski agak sulit membuktikannya, diakui Agus, dugaan jual beli jabatan ini sangat kencang berhembus di kalangan pejabat dan elit di Pemprov Jabar.
Ia menduga praktik setor menyetor uang yang dilakukan oknum pejabat ini bertujuan untuk mengamankan jabatan mereka atau agar mendapat jabatan yang diinginkan.
“Kami ingin mengingatkan Gubernur agar jangan sampai rotasi mutasi menjelang tahun politik ini dikotori hal-hal semacam itu. Kami juga mendesak agar Kejati Jabar turun tangan, jangan diam saja. Kalau dibiarkan dampaknya akan sangat luas, apalagi menjelang tahun politik,” tutur Agus Satria.
Pria berbadan tinggi besar ini berharap pejabat yang akan menempati jabatan tertentu adalah mereka yang benar-benar kompeten dan memiliki kredibilitas, kapasitas serta memiliki komitmen kuat dalam rangka melayani dan menyejahterakan masyarakat Jawa Barat.
“Apalagi sebentar lagi masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil akan segera habis. Tolonglah tempatkan pejabat sesuai kapasitas dan keahliannya, jangan berdasarkan setoran yang paling gede. Kami akan terus mengawal kasus ini,” tambah dia.
Ia menambahkan, pihaknya bersama Manggala Garuda Putih Jawa Barat serta sejumlah aktivis Anti korupsi di Jawa Barat akan menyampaikan tuntutan kepada Presiden RI, Mendagri, KASN dan Kejati Jabar untuk mengungkap praktik haram yang mencoreng wajah Pemprov Jabar tersebut.
Secara utuh, beberapa tuntutan yang dilayangkan Agus Satria dan kawan-kawan diantarnya adalah usut tuntas praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan BKD Jabar, tim TAP dan Biro Organisasi Jabar terkait promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.
“Selain itu kami berharap segera isi jabatan-jabatan yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi. Tolak juga pejabat titipan. Jangan korbankan masyarakat Jabar jelang tahun politik karena masa jabatan Gubernur akan habis,” tuturnya.
Di samping itu, Agus juga meminta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil segera mencopot oknum-oknum TAP yang menyalahgunakan kewenangannya dengan mengatur sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jabar.
“Bila tuntutan kami tidak direspon, kami akan mengajak masyarakat Jabar untuk turun ke Gedung Sate dan ke KPK untuk meminta agar kasus suap dan gratifikasi di Pemprov Jabar ini diusut tuntas,” tegas Agus Satria.
Sayangnya hingga berita ini ditulis, belum ada respon maupun konfirmasi dari para pihak bersangkutan diantaranya BKD Jabar, TAP Jabar, Bagian Organisasi Pemprov Jabar maupun dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Red)
