BANDUNG BARAT, Sinarsuryanews.com – Kegelisahan sejumlah tokoh organisasi, tokoh masyarakat, kalangan kepemudaan, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi Islam hingga mahasiswa terhadap sulitnya akses komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi latar belakang diselenggarakannya Saresehan Warga Bandung Barat.
Kegiatan tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kritik, masukan, serta harapan secara langsung terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), khususnya kepada Bupati Bandung Barat.
Dalam pemaparannya, salah seorang penggagas saresehan menjelaskan bahwa selama ini sejumlah elemen masyarakat merasa belum memiliki ruang komunikasi yang memadai untuk menyampaikan persoalan maupun aspirasi kepada kepala daerah.
Menurutnya, komunikasi yang kurang terbuka berpotensi menyebabkan berbagai persoalan di tengah masyarakat lambat mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah daerah.
Ia menilai, aspirasi yang disampaikan melalui jalur birokrasi terkadang mengalami hambatan. Ketika persoalan disampaikan kepada pejabat di bawah kepala daerah, sering kali muncul alasan masih menunggu instruksi pimpinan atau kewenangan pengambilan keputusan berada pada tingkat yang lebih tinggi.
“Kami berharap ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa segera ditangani justru berlarut-larut karena tersumbatnya komunikasi,” ungkapnya.
Soroti Realisasi Janji Politik dan RPJMD
Selain persoalan komunikasi, saresehan tersebut juga menyoroti realisasi janji-janji politik kepala daerah yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi. Termasuk berbagai program yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar benar-benar direalisasikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Harapannya, pembangunan daerah tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.
Dalam forum tersebut juga muncul evaluasi terhadap peran lembaga legislatif dan eksekutif. Peserta berharap DPRD dapat menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan lebih responsif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Penggagas kegiatan menyampaikan bahwa hasil saresehan akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada pihak eksekutif maupun legislatif.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, terutama menjelang penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2027, sehingga berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Bandung Barat.
“Kami ingin Bandung Barat menjadi lebih baik. Ketika seluruh elemen masyarakat memiliki keinginan yang sama untuk melakukan perubahan, tentu tidak ada yang mustahil. Semangatnya adalah bagaimana hari esok harus lebih baik dari hari ini,” ujarnya.
Agung Darsono Soroti Gagasan Pemekaran Wilayah
Dalam kesempatan yang sama, *Agung Darsono*, yang memperkenalkan diri sebagai salah seorang penggagas pemekaran wilayah, turut menyampaikan pandangannya mengenai kondisi Kabupaten Bandung Barat.
Ia mengungkapkan bahwa gagasan pemekaran wilayah, termasuk pembentukan *Kota Lembang*, bukanlah hal baru. Menurutnya, gagasan tersebut telah diperjuangkan sejak beberapa waktu lalu dan bahkan pernah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).
Agung mengaku memiliki kecintaan terhadap Kabupaten Bandung Barat karena dirinya merupakan bagian dari perjalanan lahirnya daerah tersebut. Namun, ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi pembangunan yang menurut penilaiannya belum menunjukkan perubahan sebagaimana yang diharapkan.
Ia pun mengibaratkan kecintaannya terhadap Bandung Barat seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pernyataan tersebut menjadi gambaran kekecewaannya sekaligus kritik terhadap perkembangan daerah yang dinilainya masih membutuhkan banyak pembenahan.
Gagasan pemekaran Kota Lembang kembali disuarakan sebagai salah satu wacana yang perlu mendapat perhatian dan kajian lebih lanjut.
Melalui saresehan ini, para penggagas berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dan berbagai organisasi.
Dengan demikian, aspirasi tidak hanya berhenti sebagai pembicaraan dalam forum, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan nyata demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Januar)
