BANDUNG – Proyek “Peningkatan Jalan” di Neglasari, Kab. Bandung TA 2026 menuai sorotan tajam. Publik menemukan 3 kejanggalan fatal: beda lokasi Majalaya vs Ibun, lonjakan anggaran Rp767 juta atau 486%, dan mutu beton retak + keropos sebelum masa 90 hari selesai. Total nilai kontrak Rp966.134.599 dari APBD 2026.
Temuan ini hasil uji petik lapangan Sinar Surya 28/5/2026, disilang dengan data SIRUP LKPP + papan proyek di lokasi.
TRIANGULASI DATA: PAPAN VS SIRUP VS FAKTA
Uraian | Papan Proyek Lapangan | Data SIRUP/LPSE 08-01-2026 | Fakta Lapangan 28-05-2026
Nama/Lokasi | Peningkatan Jalan Padasuka – Neglasari, Kec. Majalaya | Peningkatan Jalan Desa Neglasari, Kec. Ibun Kode RUP 62917452 | Kondisi fisik di Majalaya, beton retak struktural
No Kontrak | 602.1/184/KTR/…/III/2026 tgl 12 Maret 2026 | – | –
Nilai Kontrak | Rp966.134.599 | Rp198.764.000 | –
Volume | Tidak dicantumkan | 316,00 M2 | Panjang diduga >300 meter
Harga/M2 |? | Rp628.367/M2 | Diduga ±Rp3 Juta/M2 jika 300m
Pelaksana | CV. MALAKA PUTRA | – | CV. MALAKA PUTRA
Kondisi Fisik | Masa 90 Hari Kalendar | Jadwal Jan-Maret 2026 | Retak dini + Beton honeycomb/keropos
5 DUGAAN KERAS YANG WAJIB DIBANTAH DPUTR
1. Dugaan Lokasi Fiktif/Manipulasi
Kenapa papan proyek tulis “Majalaya” tapi lelang SIRUP “Ibun”? Ini 1 paket digandakan, 2 paket beda nama, atau salah input? Rp966 juta untuk jalan yang mana?
2. Dugaan Mark-Up Anggaran 486%
Pagu SIRUP Rp198,7 juta tiba-tiba jadi kontrak Rp966,1 juta. Selisih Rp767 juta. Kenaikan 486% tanpa lelang terbuka patut diduga pakai metode Penunjukan Langsung siluman, addendum, atau CCO tanpa dasar.
3. Dugaan Kerugian Negara
Harga ±Rp3 juta/M2 untuk jalan rabat beton desa masuk kategori mahal. Tapi mutu beton sudah retak memanjang + keropos/honeycomb di pinggir. Diduga mutu di bawah K-250. Negara dirugikan ratusan juta.
4. Dugaan Pembodohan Publik
Papan proyek melanggar Perpres 16/2018 Pasal 74 karena tidak mencantumkan volume + tebal. Informasi disembunyikan agar publik susah mengawasi.
5. Dugaan Kelalaian Pengawas
PT. Bina Muda Konsultan digaji APBD sebagai konsultan pengawas. Dengan kondisi mutu sehancur ini lolos BAST, patut dipertanyakan laporan harian + docket pengawasannya.
Kepala Bidang Jalan DPUTR Kab.Bandung Eri Hermawan BUNGKAM ketika dikonfirmasi melalui whatsapp, begitu juga halnya dengan pelaksana CV Malaka Putra juga bungkam ketika dikofirmasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban substantif Sikap bungkam ini memperkuat dugaan ada yang ditutup-tutupi.
LANGKAH HUKUM DISIAPKAN
Jika DPUTR tetap bungkam, Sinar Surya akan:
1. Laporkan temuan ke Inspektorat Kab. Bandung, BPK Perwakilan Jabar, Kejari Soreang, dan KPK RI untuk audit forensik + penyelidikan dugaan korupsi.
2. Serahkan seluruh data + 12 foto kerusakan ke LSM, akademisi ITB, dan warga Majalaya/Ibun untuk gugatan class action.
3. Kawal sampai uang rakyat Rp768 juta yang “menguap” dikembalikan ke kas negara.
“Uang rakyat bukan untuk bancakan. DPUTR wajib jujur ke publik: ini proyek Majalaya atau Ibun? Dari mana dasar hukum naik 5x lipat? Dan siapa bertanggung jawab atas beton retak ini?”
